Puluhan Warga Blora Desak Penegakan Perda, Soroti Miras dan Prostitusi Terselubung - Antara Kita

Puluhan Warga Blora Desak Penegakan Perda, Soroti Miras dan Prostitusi Terselubung

- Editor

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 03:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Audiensi warga dengan DPRD Blora menuntut penegakan Perda

i

Foto : Audiensi warga dengan DPRD Blora menuntut penegakan Perda

Warga menilai penegakan Perda di Kabupaten Blora belum maksimal, terutama terkait operasional hotel, tempat karaoke, dan peredaran minuman keras (miras).

Beberapa hotel di Kabupaten Blora bahkan disebut digunakan sebagai tempat prostitusi, sementara penjualan miras terjadi di dekat kawasan pendidikan. Sehingga hal tersebut sangat memprihatinkan dan membuat banyak warga Blora geram.

Penegakan Perda untuk Generasi Muda

Salah satu perwakilan warga, Doni, menegaskan penegakan Perda (Peraturan Daerah) harus dilakukan tanpa kompromi untuk melindungi masa depan para generasi muda Kabupaten Blora.

“Bagaimanapun Perda harus ditegakkan, baik dari Satpol PP, anggota DPRD, dan semua pihak, agar kita bisa melindungi generasi muda saat ini,” ujarnya.

DPRD Apresiasi Partisipasi Masyarakat

Ketua DPRD Blora, Mustopa, mengapresiasi langkah aktif masyarakat yang melaporkan berbagai pelanggaran Perda. Ia berjanji masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

“Ini masukan bagus dan akan kami diskusikan dengan penegak Perda. Semua laporan, baik dari warga maupun OPD, akan dipertimbangkan agar ada langkah terbaik,” kata Mustopa Ketua DPRD Kabupaten Blora.

Penegakan Perda dalam 1 Minggu

Mustopa menegaskan, setelah audiensi, akan ada tindakan nyata dari penegak Perda yang akan dilakukan dalam satu minggu ke depan.

“Nanti ada tindak lanjut. Harus ada data, berapa hotel yang berizin, berapa kafe karaoke yang belum berizin dan sudah beroperasi. Insyaallah minggu depan kami minta laporannya,” ujarnya.

Satpol PP Evaluasi Bersama OPD

Kabid (Kepala Bidang) Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Blora, Welly Sujatmiko, menegaskan evaluasi akan dilakukan bersama OPD terkait. Hasil evaluasi menjadi bahan kerja untuk penegakan Perda yang efektif.

“Hasilnya nanti sebagai sengkuyung bareng-bareng. Bagaimana Kabupaten Blora bisa investasi sesuai aturan. Musyawarah ini akan segera dirapatkan dengan dinas terkait untuk pengambilan tindakan,” jelas Welly.

Penulis : Editor

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel antarakita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Capaian PBB-P2 Masih Rendah, Pemkab Blora Evaluasi 85 Desa
TMMD Kodim Blora Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pelem
Bupati Blora Dorong Optimalisasi PAD Pertanahan Tanpa Bebani Warga
Bupati Sarmi Papua Studi Banding Pengelolaan Migas dan Industri di Blora
Logo Resmi Hari Jadi ke-277 Blora Diluncurkan, Karya Talenta Lokal Juara
Wabup Blora Ajak Masyarakat Teladani Semangat Pahlawan Lewat Kerja Nyata
Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Kembangkan Sentra Produksi Pangan
Jelang Hari Jadi ke-192, Bupati Temanggung Ziarah Makam di Blora

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:39 WIB

Capaian PBB-P2 Masih Rendah, Pemkab Blora Evaluasi 85 Desa

Kamis, 12 November 2026 - 15:03 WIB

TMMD Kodim Blora Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pelem

Kamis, 12 November 2026 - 14:56 WIB

Bupati Blora Dorong Optimalisasi PAD Pertanahan Tanpa Bebani Warga

Rabu, 11 November 2026 - 15:18 WIB

Bupati Sarmi Papua Studi Banding Pengelolaan Migas dan Industri di Blora

Rabu, 11 November 2026 - 14:06 WIB

Logo Resmi Hari Jadi ke-277 Blora Diluncurkan, Karya Talenta Lokal Juara

Berita Terbaru

Advertorial

Capaian PBB-P2 Masih Rendah, Pemkab Blora Evaluasi 85 Desa

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:39 WIB

Advertorial

TMMD Kodim Blora Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pelem

Kamis, 12 Nov 2026 - 15:03 WIB

Advertorial

Bupati Blora Dorong Optimalisasi PAD Pertanahan Tanpa Bebani Warga

Kamis, 12 Nov 2026 - 14:56 WIB