BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora terus memperkuat komitmen dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan administrasi serta sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan. Langkah strategis ini dilakukan dengan mengedepankan akurasi pendataan guna menggali potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan antara Pemkab Blora dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Kamis (12/11/2026), di VIP Rumah Dinas Bupati Blora.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi landasan penting untuk memperkuat sinergi pengelolaan data, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pengamanan aset milik pemerintah daerah.
“Terima kasih kepada Kantor ATR/BPN Blora. Hari ini kita bersinergi untuk bekerja sama terkait pendataan, bagaimana kita meningkatkan PAD dari sektor ini, tetapi dengan tidak memberatkan masyarakat,” ungkap Bupati Arief di Blora, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak selalu ditempuh dengan menaikkan beban pajak warga. Perbaikan sistem administrasi, peningkatan kualitas data, serta validasi potensi pendapatan sesuai kondisi riil di lapangan menjadi kunci utama efisiensi fiskal daerah.
Bupati menjelaskan, pembenahan ini juga menyasar inventarisasi aset tanah milik Pemkab Blora yang belum bersertipikat guna memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi sengketa. Di sisi lain, integrasi data seperti Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Identifikasi Bidang (NIB), hingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diharapkan mampu menekan kesalahan administrasi.
“Melalui kerja sama ini, hal penting yang menjadi perhatian kita, yaitu inventarisasi tanah instansi pemerintah, percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemkab, integrasi data pertanahan dengan data PBB-P2 dan BPHTB, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan,” jelasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto, S.SiT., menyambut baik kolaborasi lintas instansi ini. Ia memaparkan bahwa terdapat sembilan ruang lingkup kerja sama antara ATR/BPN dan pemerintah daerah yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
“ATR/BPN memiliki sembilan poin bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan bersama Pemkab Blora. Beberapa di antaranya sudah berjalan, termasuk PTSL, sertifikasi tanah, reforma agraria, dan Zona Nilai Tanah (ZNT),” ungkap Sugiyanto.
Adapun sembilan ruang lingkup tersebut meliputi optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, dorongan kepastian investasi, percepatan perizinan usaha, legalisasi aset masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan reforma agraria, serta pengamanan aset pemerintah.
Penandatanganan nota kesepakatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Blora, di antaranya Asisten Administrasi Umum Bawa Dwi Raharja, S.STP., Kepala BPPKAD Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, Kepala BKPSDM Drs. H. Heru Eko Wiyono, Kabag Pemerintahan Endah Ekawati, S.Sos., M.Si., serta Kabag Hukum Slamet Setiono, S.H.
Melalui sinergi ini, Pemkab Blora optimistis tata kelola pertanahan daerah akan semakin transparan dan akuntabel, sehingga peningkatan PAD berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)
Penulis : Tim Liputan
Editor : Redaksi
