BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui sinergi lintas sektoral. Langkah strategis tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Blora dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Jumat (6/11/2026).
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, bersama Direktur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI Blasius Popylus. Acara tersebut turut disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta sejumlah camat.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran jajaran direksi PT Agrinas Pangan Nusantara yang telah mempercayakan Blora sebagai mitra strategis dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
“Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional,” ungkap Sri Setyorini.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Blora akan mengoptimalkan potensi lahan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah guna mendukung program tersebut. Pihaknya juga meminta seluruh OPD teknis untuk segera merumuskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara transparan serta memprioritaskan keterlibatan aktif petani lokal agar kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.
Sementara itu, Direktur KSPP PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI Blasius Popylus, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut dibentuk atas arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari transformasi dan penguatan sektor pangan nasional. Blora dipilih sebagai salah satu pilot project utama pengembangan kawasan strategis pangan di Pulau Jawa bersama Kabupaten Nganjuk dan Cilacap.
“Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada potensi dan kesiapan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kami ingin menempatkan petani sebagai subjek utama dalam program ini, bukan sekadar sebagai objek pembangunan,” jelas Blasius.
Melalui sinergi ini, hasil pertanian di Kabupaten Blora nantinya tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, melainkan didorong melalui proses hilirisasi agrobisnis guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi para petani lokal di Jawa Tengah. (*)
Penulis : Tim Liputan
Editor : Redaksi
