BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (12/11/2026). Evaluasi ini dilakukan menyusul masih terdapat 85 desa yang realisasi pajaknya berada di bawah 60 persen menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, serta diikuti oleh Kepala BPPKAD, perwakilan Inspektorat, seluruh camat, dan para kepala desa yang wilayahnya masih mencatatkan capaian pajak rendah.
Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, dalam laporannya menyampaikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 tahun 2026 dipatok sebesar Rp27 miliar. Hingga awal November, realisasi pengumpulan telah mencapai sekitar Rp24 miliar atau 72,24 persen.
“Dari target Rp27 miliar ini, sampai sekarang baru terkumpul sekitar Rp24 miliar atau sekitar 72,24 persen. Masih ada 85 desa yang capaian PBB-P2-nya rendah di bawah 60 persen. Padahal tahun 2026 efektif tinggal 1,5 bulan, oleh karena itu atas petunjuk Pak Bupati kami adakan evaluasi ini,” ungkap Pitoyo di Blora.
Pitoyo memetakan sejumlah faktor penyebab belum optimalnya serapan pajak tersebut, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat membayar mandiri, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari desa ke wajib pajak, hingga ketidaksesuaian data objek pajak di lapangan.
Menanggapi kendala tersebut, Bupati Blora Arief Rohman meminta para kepala desa dan lurah untuk segera mengidentifikasi permasalahan di wilayah masing-masing. Ia mengingatkan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 tersebut nantinya akan dikembalikan langsung kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
“PAD dari PBB-P2 yang targetnya Rp27 miliar ini nantinya juga akan dikembalikan kepada desa, yakni untuk ADD sebesar total Rp19 miliar. Jika tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” tegas Bupati Arief.
Bupati Arief juga memberikan instruksi tegas kepada para kepala desa agar segera menyetorkan pajak yang telah terkumpul ke kas daerah tanpa harus menunggu turun tangan aparat penegak hukum.
Sementara itu, Camat Jepon, Andi Nurrohman, S.IP., M.M., membagikan strategi pengawasan di wilayahnya dengan mengintensifkan kunjungan langsung ke tingkat pemerintahan desa guna memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Sebagai camat, kita harus rajin turun ke bawah, menyapa langsung ke pemerintah desa yang ada di wilayahnya, door to door mengingatkan PBB-P2. Jika kita rajin, pasti pihak desa juga akan semangat menyapa warga masyarakatnya,” ujar Andi.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama serta pernyataan kesanggupan dari para camat dan kepala desa untuk melakukan percepatan pelunasan PBB-P2 sebelum tahun anggaran berakhir. (*)
Penulis : Tim Liputan
Editor : Redaksi
