BLORA, ANTARAKITA.CO.ID – Kalau pabrik gula macet, yang pahit bukan cuma gulanya. Yang paling pahit adalah nasib petaninya.
Itulah yang hari-hari ini sedang terjadi di Blora. Di sana ada pabrik gula besar: PT Gendhis Multi Manis. Kondangnya disebut PG GMM. Lokasinya di Todanan. Pabrik yang dulu didirikan dengan semangat tinggi oleh Kamadjaja itu, sebelum akhirnya diambil alih Perum Bulog, kini sedang mandek. Berhenti beroperasi.
Efek dominonya mengerikan. Tebu di sawah tidak bisa menunggu. Dia harus ditebang begitu masanya tiba. Kalau pabrik di Todanan tutup, tebu itu harus naik truk. Dibawa ke luar daerah. Bisa ke Pati, Kudus, atau Mojokerto.
Biaya transportasi membubung tinggi. Di jalan, tebu yang kepanasan itu menyusut kualitasnya. Rendemennya turun. Bobotnya berkurang. Pendapatan petani? Amblas.
Itu belum menghitung nasib buruh tebang, sopir truk, kuli angkut, hingga warung-warung makan di sekitar pabrik. Semua ikut tiarap.
Jeritan dari Blora itu akhirnya sampai juga ke Senayan. Ke Jakarta.
Adalah Rina Sa’adah, srikandi muda dari Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, yang menangkap basah aspirasi itu. Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora sengaja terbang ke Jakarta. Mereka wadul. Mengadu ke DPR.
Rina tidak pakai lama. Selesai menerima audiensi, dia langsung bergerak. Dia temui orang nomor satu di bidang pertanian negeri ini: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Langsung. Face to face.
“Ini bukan lagi sekadar masalah teknis industri pabrik mogok. Ini sudah jadi krisis ekonomi masyarakat,” kata Rina, serius.
Dia mendesak Mentan Amran agar pemerintah pusat turun tangan. Negara harus hadir. Petani tidak boleh jadi korban dari manajemen atau urusan internal pabrik yang bukan mereka penyebabnya. Petani itu tahunya menanam, merawat, menebang, dan menyetor tebu. Urusan mesin pabrik macet atau manajemen pusing, itu urusan korporasi.
Langkah Rina ini membuat dua tokoh tani Blora bernapas agak lega. Exi Wijaya, koordinator audiensi, memuji gerak cepat itu. “Yang kami butuhkan hari ini bukan sekadar prihatin, tapi solusi nyata,” cetus Exi.
Setali tiga uang, Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo, juga bersuara sama. Baginya, fakta bahwa masalah PG GMM ini sudah dimejakan di depan Menteri Pertanian adalah sebuah kemajuan. Suara wong Blora sudah didengar di pusat kekuasaan.
Tapi, perjuangan Rina belum selesai. Dia tahu betul birokrasi kita. Kalau cuma dilaporkan ke Menteri, kadang jalannya pelan. Maka, Rina menyiapkan “jurus” kedua: Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi di DPR.
Dia akan panggil semua yang bertanggung jawab. Kementerian Pertanian diajak duduk. Perum Bulog, sebagai pemilik saham GMM, akan ditanya komitmennya. Pihak manajemen pabrik juga akan dimintai pertanggungjawaban.
Rina ingin penyelesaian yang cepat dan terukur. Blora, yang tanahnya kaya akan jati, kini sedang bertaruh nasib lewat tanaman tebunya. Swasembada gula nasional selalu didengungkan di Jakarta. Tapi bagaimana bisa swasembada kalau pabrik gula di daerah dibiarkan mati suri dan petaninya dibiarkan merugi?
Menteri Amran sudah menerima laporan itu. Rina sudah menggedor pintu. Sekarang, publik, terutama para petani tebu di Blora, menanti. Seberapa cepat tangan dingin pemerintah pusat bisa memutar kembali roda giling di Todanan.
Jangan sampai tebu rakyat terlanjur kering di jalan, baru bantuan datang. Itu namanya sudah terlambat. Kasep. (*)
