AntaraKita.co.id, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi (rakor) penuntasan sampah pada Rabu (29/4/2026) di Ruang Pertemuan Setda, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala desa dan lurah di wilayah yang memiliki TPS3R beserta KMP TPS3R.
Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah strategis dalam penanganan permasalahan sampah yang kian kompleks di Kabupaten Blora.
Rakor tersebut tidak sekadar forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan berbagi pengalaman dari desa serta pengelola TPS3R terkait berbagai kendala di lapangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Blora Istadi Rusmanto, menegaskan bahwa persoalan sampah di Blora sudah berada pada titik yang perlu penanganan serius.
“Permasalahan sampah di Kabupaten Blora perlu menjadi perhatian bersama, Mulai dari banyaknya titik pembuangan liar, meningkatnya timbulan sampah di TPS, hingga banyaknya TPS3R yang tidak berjalan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) juga memprihatinkan, TPA Jambe di Cepu kini menghadapi sanksi administratif berupa paksaan pemerintah yang berpotensi berujung pada penutupan. Sementara itu, kapasitas TPA Temurejo di Blora juga hampir penuh.
Sejumlah perwakilan dari Kepala Desa hingga Ketua KMP TPS3R menyampaikan masukan, saran, dan harapan terkait dengan pengelolaan sampah di wilayahnya.
Ketua TPS 3R Sido Rukun Jiken menegaskan bahwa perlu adanya penyelarasan pandangan dalam pengelolaan sampah agar bisa diterapkan dengan baik di tingkat masyarakat, Termasuk mendukung upaya reaktivasi TPS3R.
“Melakukan reaktivasi TPS 3R dengan membentuk tim yang terdiri dari OPD terkait dan unsur Pemerintahan Desa,” terangnya.
Dari hasil diskusi dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Blora menggarisbawahi beberapa hal penting, yakni seperti perlu untuk segera disiapkannya regulasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Blora.
Lalu penting untuk menyamakan persepsi atara pemerintah daerah, pemerintah desa dan KMP TPS3R dalam penuntasan masalah persampahan.
Termasuk juga yang tak kalah penting berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah.
Wabup menegaskan perlunya langkah konkret dan kolaboratif lintas sektor.
“Kita perlu segera melakukan langkah tindak lanjut, salah satunya dengan membentuk Tim KIE persampahan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Blora juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penuntasan Sampah yang melibatkan OPD, kecamatan, kelurahan, hingga pemerintah desa.
Upaya reaktivasi fasilitas pengolahan sampah juga menjadi perhatian utama.
“DPUPR bersama pemerintah desa diminta melakukan reaktivasi TPS3R yang tidak berjalan agar dapat kembali berfungsi optimal,” lanjutnya.
Tak kalah penting, pengelolaan sampah dari sumbernya juga menjadi fokus.
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM didorong untuk menekan timbulan sampah pasar melalui pemilahan dan pengolahan sejak awal.
“Pengurangan timbulan sampah pasar harus dimulai dari sumbernya, termasuk di lingkungan pasar,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Blora berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
