BLORA, ANTARAKITA.CO.ID – Bagi Kabupaten Blora, angka 12 bukan sekadar jumlah bulan dalam setahun. Itu adalah jumlah sertifikat “bersih” yang mereka kumpulkan secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kamis (11/6/2026), Blora genap mengoleksi selusin opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hebatnya: tanpa putus sejak tahun 2015.
Saya tahu persis, mengelola keuangan daerah itu tidak mudah. Rumit. Banyak “ranjau” regulasi. Salah input sedikit, urusannya bisa panjang. Apalagi mempertahankannya sampai 12 tahun. Itu bukan lagi soal keberuntungan. Itu sudah jadi habit. Sudah jadi budaya kerja.
Hari itu, di kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, wajah Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, tampak semringah. Beliau yang menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari Kepala BPK Jateng, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Didampingi Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Candra.
“Alhamdulillah, ini kami persembahkan untuk masyarakat Blora,” ujar Bu Wabup.
Kalimatnya pendek, tapi nadanya penuh kelegaan. Saya bisa merasakannya.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, yang sedang tidak di tempat pun langsung memberikan penegasan dari jauh. Isinya klise tapi mendasar. WTP ini harus jadi pemacu semangat. Harus transparan. Harus akuntabel.
Mengapa klise? Karena semua kepala daerah pasti bicara begitu. Tapi mengapa mendasar? Karena di Blora, kata-kata itu dibuktikan dengan angka pencapaian. Konkret.
WTP itu bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. WTP berarti laporan keuangannya disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internalnya jalan. Artinya, manajemennya sehat.
Sinergi. Itu kata kunci yang diucapkan Lanova Candra, sang Wakil Ketua DPRD. Dan saya sepakat. Eksekutif dan legislatif kalau sudah kompak dalam hal kebaikan, hasilnya ya seperti Blora ini. Tidak saling sandera kepentingan, tapi saling mengawasi secara objektif.
Di sana juga terlihat Sekda Komang Gede Irawadi dan Inspektur Daerah Irfan Agustian Iswandaru. Mereka-mereka inilah “dapur” di balik layar. Yang memastikan setiap rupiah uang rakyat tercatat dengan benar. Yang pusing kalau ada angka yang tidak sinkron.
Blora kini punya modal besar. Kepercayaan publik. Daerah yang laporan keuangannya bersih 12 tahun berturut-turut adalah daerah yang punya kepastian hukum dan tata kelola yang matang. Investor suka yang begini. Masyarakat pun tenang.
Selamat untuk Blora. Selusin WTP sudah di tangan. Tantangan berikutnya menjadikannya belasan, lalu dua lusin. Blora memang makin Suksesss! (*)
