BLORA, ANTARAKITA.CO.ID — Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta para camat, kepala desa, dan lurah untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan TKPKK di Sekretariat Daerah Blora, Senin (5/10/2026).
Pemkab Blora menargetkan angka kemiskinan yang berada di kisaran 10,58 persen pada 2025 dapat terus ditekan mendekati angka 10,47 persen pada tahun 2026 ini.
“Kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan agar warga yang benar-benar membutuhkan segera tertangani,” ujar Sri Setyorini di Blora, Senin (5/10/2026).
Fokus pada Program Pemberdayaan Produktif Berkelanjutan
Budhe Rini sapaan akrab Wakil Bupati menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup mengandalkan bantuan konsumtif semata. Pemerintah daerah mendorong perluasan program pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri bagi keluarga prasejahtera.
Sebagai contoh, bantuan produktif seperti paket ternak ayam petelur dinilai jauh lebih efektif memberikan dampak ekonomi jangka panjang dibanding sekadar bantuan langsung yang habis dikonsumsi dalam sehari.
Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan agar data terpadu kesejahteraan sosial terus diperbarui secara berkala, sehingga penyaluran bantuan pemberdayaan tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau kelompok rentan yang paling membutuhkan.
Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dan Pendataan Akurat
Pemerintah Kabupaten Blora mengoptimalkan sinergi lintas sektor yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Blora. Pendataan yang akurat menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan intervensi kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” pungkas Budhe Rini. (*)
Penulis : Tim Liputan
Editor : Redaksi
