BLORA, ANTARAKITA.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan studi tiru ke Kabupaten Blora untuk mempelajari tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini diambil di tengah tekanan anggaran menyusul pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (26/10/2026). Rombongan Pemkab Gresik dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H. Asluchul Alif, dan disambut oleh Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini atau yang akrab disapa Budhe Rini.
Hadir pula dalam kesempatan itu Direktur PT Blora Patragas Hulu (BPH) Muhammad Khamdun beserta jajaran, serta perwakilan PT Blora Patragas Energi (BPE).
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengungkapkan, kunjungan ini bertujuan untuk mendalami mekanisme pengajuan dan pengelolaan PI, perhitungan manfaat, serta strategi mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemangkasan TKD menjadi tantangan tersendiri bagi pemda dalam membiayai pembangunan, sehingga diperlukan penggalian potensi ekonomi baru dan penguatan kerja sama antardaerah.
“Harapannya, pengalaman Blora ini dapat menjadi referensi bagi Gresik dalam menyusun langkah yang terarah untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kami,” ujar Asluchul.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Blora Budhe Rini meminta jajaran PT BPH untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan secara terbuka guna membantu Pemkab Gresik menyusun peta jalan (roadmap) pengajuan PI.
“Pak Khamdun, tolong kasih semua ilmunya biar Pak Wakil Bupati Gresik bisa segera memetakan roadmap pengajuan PI. Ilmu dan pengalamannya sampaikan semua,” pesan Budhe Rini kepada Direktur PT BPH.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan PI tidak sekadar mengejar hak partisipasi semata, tetapi memerlukan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat membantu kedua daerah memahami mekanisme kerja sama, manajemen risiko, hingga optimalisasi manfaat jangka panjang.
Dalam paparannya, Direktur PT BPH Muhammad Khamdun memaparkan sejarah keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan PI 10 persen di Blok Cepu. Saat ini, terdapat empat BUMD yang terlibat. PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) milik Pemprov Jawa Tengah. PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) milik Pemkab Bojonegoro. PT Blora Patragas Hulu (BPH) milik Pemkab Blora dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) milik Pemprov Jawa Timur.
Keempat BUMD tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan PI 10 persen sejak 2006, yang mencakup pembentukan Badan Kerja Sama (BKS) untuk menjalankan operasional terkait. Pengalaman panjang ini diharapkan memberi wawasan berharga bagi Pemkab Gresik terkait pentingnya koordinasi antardaerah, penguatan struktur kelembagaan, serta pengaturan kerja sama antarbadan usaha.
Melalui kunjungan ini, Pemkab Blora dan Pemkab Gresik berharap hubungan antar-pemerintah daerah semakin erat sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis yang saling menguntungkan di masa mendatang. (*)
Penulis : Tim
Editor : Admin
