BLORA, ANTARAKITA.CO.ID — Bupati Blora Arief Rohman mengeluarkan peringatan tegas agar fasilitas tempat usaha di Pasar Ngawen yang baru direhabilitasi tidak diperjualbelikan atau disewakan kepada pihak lain. Ketentuan ini wajib dipatuhi demi menjaga keadilan bagi seluruh pedagang.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Sementara Hasil Rehabilitasi Pasar Ngawen Tahun 2025–2026 yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum di Blora.
“Fasilitas tempat usaha yang disediakan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan oleh pedagang yang berhak, serta dilarang keras diperjualbelikan atau disewakan,” tegas Arief, Selasa (13/10/2026).
Pemerintah daerah bersama unsur terkait diminta ikut mengawasi pemanfaatan kios dan los agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang transparan dinilai menjadi kunci utama pemulihan ekonomi pascakebakaran Januari 2024 silam.
Di sisi lain, kalangan pemerhati pasar rakyat menilai kebijakan pengawasan ketat ini sangat krusial untuk mencegah praktik spekulasi oknum tertentu yang kerap memperjualbelikan hak pakai lapak pascarenovasi pasar daerah.
Dengan dijadwalkannya kepindahan pedagang pada Jumat Kliwon, 30 Oktober 2026, Pemkab Blora berharap aktivitas jual beli di wilayah Kecamatan Ngawen dapat segera bergeliat kembali secara normal dan optimal.
Penandatanganan perjanjian pengelolaan turut dihadiri Wakil Bupati Blora, Kapolres Blora, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jateng, serta jajaran terkait sebagai bentuk komitmen bersama menjaga fasilitas negara. (*)
Penulis : Tim Liputan
Editor : Redaksi
