BLORA, ANTARAKITA.CO.ID — Bupati Blora Arief Rohman mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Blora memperkuat fungsi pengawasan pembangunan serta bersinergi dengan pemerintah desa. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Arahan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Jaga Desa bagi anggota BPD se-Kabupaten Blora di Graha Larasati Blora, Senin (12/10/2026). Acara yang digagas bersama Kejaksaan Negeri Blora ini dihadiri jajaran Forkopimda, aparatur kecamatan, hingga pengurus BPD.
“Keberadaan BPD di desa diharap mengawasi pembangunan yang ada, bersinergi dengan kepala desa dan perangkat desa untuk mewujudkan desa maju dan sejahtera,” ujar Arief di Blora, Senin (12/10/2026).
Cegah Penyimpangan Anggaran Lewat Jaksa Jaga Desa
Bupati memberikan apresiasi atas pelaksanaan program Jaksa Jaga Desa yang diusung Kejaksaan Negeri Blora melalui pendampingan hukum ke desa-desa. Pendampingan ini penting agar jajaran pemdes dan BPD memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah secara mendalam.
Upaya pencegahan dini melalui konsultasi hukum dinilai efektif meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran sebelum menjadi persoalan tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan desa mengingatkan agar program pendampingan kejaksaan ini tetap mengedepankan independensi BPD. BPD diharapkan tidak sungkan bersikap kritis jika menemukan indikasi penyelewengan dana desa di lapangan.
Menjaga Kondusivitas Menjelang Pilkades Serentak 2027
Selain fokus pengawasan pembangunan, Bupati Arief turut mengingatkan peran vital BPD dalam mengawal agenda Pilkades Serentak di 242 desa pada 2027 mendatang. BPD diminta aktif menjaga kondusivitas wilayah agar pesta demokrasi tingkat desa berjalan aman dan demokratis.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Blora Khristiya Lutfiasandhi menegaskan kesiapan jajarannya membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi BPD serta pemerintah desa.
“BPD mempunyai peran penting dalam pengawasan. Kami terbuka untuk komunikasi, baik melalui telepon maupun datang langsung ke kantor untuk konsultasi sejak tahap perencanaan,” kata Khristiya.
Sekretaris DPD ABPEDNAS Jawa Tengah Ali Muchson mengapresiasi sinergi antara Pemkab Blora, Kejari, dan BPD. Kolaborasi yang solid antarlembaga ini diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat desa. (*)
Penulis : Tim Liputan
Editor : Redaksi
