AntaraKita, Blora – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminuddin, menyoroti banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Blora yang mangkrak atau tidak berjalan optimal.
Padahal, BUMDes merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa.
“BUMDes adalah lembaga yang sudah dibentuk pemerintah, tapi banyak BUMDes yang masih terbengkalai,” ujar Abdullah, Jumat, 17 Oktober 2025 di Resto Sebara, Blora.
BUMDes Bisa Serap Ribuan Tenaga Kerja
Abdullah menekankan bahwa operasional BUMDes dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal. “Kalau satu BUMDes diasumsikan mempekerjakan lima orang saja, kita bisa mengangkat sekitar 1.500 orang tenaga kerja di Blora,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan BUMDes sangat tergantung dukungan dari pemerintah desa (Pemdes) atau kepala desa setempat.
“Ini hanya butuh dukungan dari para kades. Bank Jateng sudah buat agen duta (kemitraan) yang nggak membutuhkan modal. Kita harus melaksanakan semua,” ujar Abdullah.
Peluang Bisnis BUMDes
Abdullah melihat peluang besar BUMDes untuk menjadi rintisan distributor bagi para pelaku usaha retail di desa, sehingga operasional toko lebih efisien dan transportasi bisa ditekan.
“Dengan BUMDes sebagai distributor, pedagang di desa tinggal menerima barang di tokonya tanpa repot ke kota. Ini saling menguntungkan secara business to business,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa BUMDes tidak perlu menyaingi harga pasar, melainkan bersinergi sebagai mitra untuk membangun sistem modern dan mendukung toko-toko desa agar lebih efisien.
Kemitraan Bisnis Tanpa Risiko
Abdullah juga menawarkan kemitraan langsung bagi BUMDes yang ingin menjalin kerja sama dengannya.
“Saya sebagai pengusaha, BUMDes sebagai badan usaha. Business to business tanpa persyaratan khusus, hanya menggunakan kepercayaan. Modal sekitar Rp80–200 juta untuk rak dan komputer, nanti semua barang kita isi,” jelasnya.
Ia menambahkan, bisnis retail yang dijalankan melalui kemitraan ini tanpa risiko, karena ia siap mengembalikan 100 persen uang jika barang yang dipasarkan tidak laku.
“Kalau BUMDes bikin toko retail dan tidak laku, tidak cucuk, uang kembali 100 persen. Barang saya ambil semua. Tidak ada risiko bisnis,” tegas Abdullah.
